Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Di Pt. Matahari Departement Store Pekalongan Pada Era Covid-19 (Tinjauan Perbandingan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

Rosanita, Mia (2022) Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Di Pt. Matahari Departement Store Pekalongan Pada Era Covid-19 (Tinjauan Perbandingan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1218049-Bab1&5.pdf Download (3MB)
	Text 1218049-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Mia Rosanita (1218049). 2022. Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Di Pt. Matahari Departement Store Pekalongan Pada Era Covid-19 (Tinjauan Perbandingan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.Ag. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) didefinisikan sebagai berakhirnya hubungan hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan. PHK terjadi karena beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah karena sebab adanya keadaan memaksa (force majeur). Disebut dengan keadaan memaksa apabila perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dibuktikan dengan laporan keuangan atau adanya keadaan luar biasa tertentu. Di tengah masa pandemi akibat Covid-19 banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya. Padahal, belum tentu perusahaan yang berkaitan mengalami kondisi force majeur. PHK dilakukan atas dasar antisipasi perusahaan untuk mengurangi beban di masa pandemi. Penelitian ini akan meninjau sistem PHK yang terjadi di P.T. Matahari Department Store Pekalongan pada era Covid-19 dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Adapun rumusan masalah dan tujuan yang diangkat dalam penelitian berupa, (1) Bagaimanakah sistem pemutusan hubungan kerja PT. Matahari Departement Store Pekalongan pada era Covid-19 menurut Hukum Ekonomi Syariah, dan (2) Bagaimanakah sistem pemutusan hubungan kerja di PT. Matahari Departement Store Pekalongan pada era Covid-19 menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan metode penelitian berupa penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dari proses pengambilan data, analisis, dan penarikan simpulan diperoleh hasil berikut. Pertama, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, PHK yang dilakukan oleh PT. Matahari Department Store Pekalongan pada era pandemi tidak dapat dikatakan dengan alasan keadaan memaksa yang dapat membatalkan akad perjanjian (ijarah). Kedua, dari sisi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan terkait belum mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut akibat pandemi Covid-19, hanya perusahaan mengalami penurunan omset pada saat pandemi. Sehingga, melakukan pemutusan terhadap karyawan dengan memberikan uang sejumlah upah atau uang ganti rugi dinilai sebagai jalan tengah dan solusi terbaik antara pengusaha dengan pekerja, hal ini mengacu pada pasal 164 ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaaan. Ketiga adalah PT. Matahari Departmen Store dalam hal memberikan hak terhadap karyawan yang di-PHK telah memenuhi syarat. Perusahaan memberikan ganti rugi berupa uang atau dalam bentuk lain sejumlah dengan kemampuan perusahaan. Hal ini telah disepakati bersama sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian dan kontrak kerja yang telah ditandatangani dua pihak.

Actions (login required)

View Item