Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah Terkait Jual Beli Over Kredit Kendaraan

Khusna, Matlau (2021) Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah Terkait Jual Beli Over Kredit Kendaraan. Undergraduate Thesis thesis, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

	Text 1217035-Bab1&5.pdf Download (8MB)
	Text 1217035-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)

Abstract

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudara. Permasalahan muncul ketika objek/barang yang diperjualbelikan itu merupakan barang yang belum menjadi hak milik penuh oleh penjual. Karena transaksi jual beli ini terjadi ketika objeknya masih dalam proses angsuran atau kredit dan masih belum lunas. Dilihat dari penjelasan tersebut, dapat ditemukan kesenjangan antara teori dasar jual beli dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:(1) Bagaimana prosedur jual beli over kredit kendaraan? (2)Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Nasional no:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah terkait dengan jual beli over kredit kendaraan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan buku-buku tentang jual beli, over kredit maupun buku-buku dan referensi lain yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini, Berdasarkan fatwa yang tertuang didalam Fatwa No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah ada beberapa hal yang perlu disampaikan jika dikaitkan dengan over kredit kendaraan. Pertama, kegiatan over kredit haruslah memuat kaidah yang tertuang oleh fatwa tersebut, yakni adanya pihak penjamin, pihak yang berhutang, pihak yang berpiutang dan objek jaminan. Kemudian kaidah yang kedua adalah harus bersesuaian dengan syariat yang sudah ditentukan, kegiatan over kredit berbasis Kafalah ini harus diatur dengan baik, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Actions (login required)

View Item