Kajian Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Leglitas Kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Rosyada, Amrina (2021) Kajian Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Leglitas Kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Diploma thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1117027 -Bab1&5.pdf Download (2MB)
	Text 1117027-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Rosyada, Amrina, 2021, Kajian Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Leglitas Kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Skripsi. Dosen Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I Legalitas Perkawinan dan legalitas kelahiran merupakan dua unsur yang saling berkaitan, apabila perkawinan tidak memiliki legalitas maka tidak dianggap sah oleh Negara, kemudian jika ada pihak yang merasa di rugikan tentu tidak dapat menuntut haknya di pengadilan. Tidak adanya legalitas kelahiran juga berimplikasi pada keabsahan identitas diri yang di lindungi oleh Negara. Karenanya hal tersebut berimplikasi pada hak seorang warga Negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah dan juga tidak bisa menuntut hak-hak lain seperti dalam pengurusan waris. Jika di hubungkan dengan konteks sekarang dan terkait dengan tingginya angka perceraian serta banyaknya perkawinan di bawah umur, dan praktik poligami yang tidak sehat, maka pemerintah menyusun kebijakan baru dalam bentuk perda kota Pekalongan No.8 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis unsur legalitas perkawinan dan kelahiran dalam perda tersebut dengan perspektif kajian Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yuridis-normatif yang menghimpun data melalui studi dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) guna menguatkan ketahanan keluarga pemerintah mewajibkan setiap individu untuk melakukan pencatatan perkawinan agar perkawinannya disahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melakukan pencatatan kelahiran untuk memperoleh akte kelahiran sebagai bukti autentik kelahiran seseorang. (2) kebijakan ini merupakan bentuk implementasi Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah kategori mashlahah hajjiyah, karena kebijakan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran ini merupakan suatu kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bersifat solutif terhadap kesulitan yang di hadapi masyarakat. Hal tersebut juga merupakan hal yang fundamental yang apabila terabaikan akan berdampak pada kerusakan untuk masyarakat.

Actions (login required)

View Item