PANDANGAN PELAKU POLIGAMI DI KALANGAN KIAI NU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP ATURAN BERISTRI LEBIH SATU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

KHOTIMAH, KHUSNUL (2022) PANDANGAN PELAKU POLIGAMI DI KALANGAN KIAI NU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP ATURAN BERISTRI LEBIH SATU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 1117111-Bab1&5.pdf Download (2MB)
	Text 1117111-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Ada dua bentuk perkawinan yaitu monogami dan poligami. Perkawinan poligami terdiri dari satu suami dan maksimal 4 istri. Poligami telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kenyataannya, masih banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa poligami dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti hasil lapangan yang penulis temukan dari 6 informan pelaku poligami dikalangan Kiai NU Kabupaten Pekalongan, 1 melakukan poligami secara sirri, 3 diantaranya secara sah, sedangkan 2 lainnya secara sirri dan sah. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pelaku poligami dikalangan kiai NU Kabupaten Pekalongan terhadap aturan beristri lebih satu dalam Kompilasi Hukum Islam dan latar belakang pelaku poligami atas penolakan pasa-pasal poligami. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kiai NU Kabupaten Pekalongan yang melakukan poligami dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, atau bacaan yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa penyusunan data, reduksi penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deskriptif –kualitatif Hasil penelitian ini adalah informan mengetahui dasar hukum negara mengenai prosedur poligami. Dari keenam informan, salah satu mengatakan bahwa syarat utama poligami adalah kemampuan. Sedangkan terkait izin pengadilan agama sebagian informan mengaku kurang setuju karena tidak ada dalam Al-Qur’an sebagian setuju karena sebagai payung hukum perempuan dan anak-anak. Begitu juga pandangan terhadap izin istri hampir semua berpandangan bahwa izin istri sebetulnya tidak diperlukan menurut para informan yang seharusnya dimintai izin adalah wali yang akan dipoligami.

Actions (login required)

View Item