Akuntabilitas Nazhir Perseorangan Dalam Mengelola Wakaf Di Kecamatan Tirto (Studi Di Desa Silirejo, Sidorejo Dan Karang Jompo)

Ulumudin, Ihya (2021) Akuntabilitas Nazhir Perseorangan Dalam Mengelola Wakaf Di Kecamatan Tirto (Studi Di Desa Silirejo, Sidorejo Dan Karang Jompo). Diploma thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 2011116059-Bab1&5.pdf Download (6MB)
	Text 2011116059-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Akuntabilitas adalah permintaan pertanggungjawaban dan pemenuhan tanggungjawab yang diserahkan kepadanya sedangkan nadzhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukanya. Berkembang, memberikan manfaat kepada orang lain atau tidak harta benda wakaf itu tergantung pada Profesionalitas seorang nadzir, oleh karena itu untuk menjalankan tugasnya nadzhir, baik itu nadzir perseorangan, badan hukum maupun organisasi di atur tugasnya dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 11. Yaitu : melakukan pengadiministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukanya dan mengawasi, melindungi serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI (Bada Wakaf Indonesia). Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana Status hukum Nadzhir perseorangan dalam prespektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004?. Kedua, bagaimana akuntabilitas nadzhir perseorangan di Kecamatan Tirto dalam mengelola wakaf?. Ketiga, apa saja kendala nadzhir perseorangan dalam mengelola wakaf? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah lapangan atau field research. Penelitian yang dilakukan deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, karena metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzhir perseorangan di Kecamatan Tirto dari tiga Desa yang menjadi sampel Penelitian bisa di katakan belum akuntabilitas karena semua nadzir belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 11

Actions (login required)

View Item