Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Distribusi Dan Produksi Makanan Kemasan Di Kabupaten Pekalongan

Nisrokha, Aenis (2024) Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Distribusi Dan Produksi Makanan Kemasan Di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1220090_COVER_BAB I & BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 1220090_FULL TEXT_b5.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Aenis Nisrokha. 2024. Penegakan Hukum Perlidungan Konsumen dalam Produksi dan Distribusi Makanan Kemasan di Kabupaten Pekalongan. Dosen Pembimbing: Bunga Desyana Pratami, M.Kn Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produksi dan distribusi produk makanan kemasan di Kabupaten Pekalongan yang belum memenuhi peraturan yang tertera dalam undang-undang. Padahal sudah ada undang-undang yang mengatur hal apa saja yang seharusnya tercantum pada produk makanan kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk menjelaskan bentuk upaya penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan; 2). Untuk menjelaskan akibat hukum terhadap perlindungan konsumen produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan lembaga penegak hukum. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum seperti Undang-undang dan bahan non hukum yang meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya efektif karena masih ada beberapa faktor yang belum sesuai serta masih ditemukan beberapa produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan yang beredar belum sesuai dengan aturan; 2). Akibat hukum dari adanya pelanggaran produk makanan kemasan di Kabupaten Pekalongan yaitu akan diberikan peringatan, selanjutnya apabila tidak ada tindakan maka akan diberikan sanksi adminstratif maupun sanksi pidana dengan pedoman Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tergantung dengan perbuatan yang dilanggar oleh pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item