Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman Di Indonesia Dengan Norwegia

Fahmi, Abdul Ghofar (2024) Perbandingan Kewenangan Pengawasan Ombudsman Di Indonesia Dengan Norwegia. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519084_BAB I & BAB V-1.pdf Download (3MB)
	Text 1519084_FULL TEXT.pdf Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan kewenangan pengawasan dan akibat hukum dari tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia. Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan tipe yuridis normatif, fokus pada analisis Undang-undang, historis, dan perbandingan hukum. Tujuan penelitian untuk menjelaskan perbandingan kewenangan pengawasan dan menganalisis akibat hukum dari Ombudsman di Indonesia dan Norwegia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan sebagai lembaga pengawasan, walaupun cakupan pengawasannya berbeda. Ombudsman Republik Indonesia fokus pada pengawasan pelayanan publik, sementara Ombudsman di Norwegia memiliki cakupan lebih luas yakni: pelayanan publik; militer; isu anak; serta anti-diskriminasi dan kesetaraan. Karena Ombudsman di Norwegia memiliki fokus yang terbagi dalam beberapa bagian, maka Ombudsman dapat melakukan pendekatan yang terfokus dalam menangani masalah pada masing-masing bagian. Hal ini yang belum ditemukan di Ombudsman Republik Indonesia, sehingga muncul akibat hukum dari masing-masing Ombudsman di kedua Negara.Penelitian ini membahas perbandingan kewenangan pengawasan dan akibat hukum dari tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dengan Ombudsman di Norwegia. Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan tipe yuridis normatif, fokus pada analisis Undang-undang, historis, dan perbandingan hukum. Tujuan penelitian untuk menjelaskan perbandingan kewenangan pengawasan dan menganalisis akibat hukum dari Ombudsman di Indonesia dan Norwegia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan sebagai lembaga pengawasan, walaupun cakupan pengawasannya berbeda. Ombudsman Republik Indonesia fokus pada pengawasan pelayanan publik, sementara Ombudsman di Norwegia memiliki cakupan lebih luas yakni: pelayanan publik; militer; isu anak; serta anti-diskriminasi dan kesetaraan. Karena Ombudsman di Norwegia memiliki fokus yang terbagi dalam beberapa bagian, maka Ombudsman dapat melakukan pendekatan yang terfokus dalam menangani masalah pada masing-masing bagian. Hal ini yang belum ditemukan di Ombudsman Republik Indonesia, sehingga muncul akibat hukum dari masing-masing Ombudsman di kedua Negara.

Actions (login required)

View Item