Implementasi Pasal 2 Huruf F Unang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Menurut Presepektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Norhafidzoh, Siti (2022) Implementasi Pasal 2 Huruf F Unang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Menurut Presepektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah. Undergraduate Thesis thesis, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

	Text 1517020_Bab1&5.pdf Download (610kB)
	Text 1517020_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah: untuk mengkaji mengenai Implementasi pasal 2 huruf F Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihn kepala derah kabupaten Demak tahun 2020 Menurut prespektif fiqh siyasah dusturiyyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Dengan mengambil subjek penlitian Bawaslu Kabupaten Demak yang melsanakan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pilkada tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tekhnik wawancara,tehknik dokumentasi,dan tehknik observasi. Analisis data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh siyasah dusturiyyah berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang otoritas,baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya,kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependataan ( pemuka agama) zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab,kata dustur berkembang pengertianya menjadi asas dasar/pembinaan menurut istilah, dustur berarti kumpulan akidah yang mengatur dasar dan hubunagn kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara yang baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan wakil Bupati,serta walikota dan wakil walikota adalah bagian dari implementasi demokrasi yang ada di negara Indonesia. maka besar kemungkinan untuk perlu diperhatikan implementasi kedaulatan rakyat.secara implementasi dan analisis baik dalam konsep hukum islam maupun disesuaikan dengan hukum nasional yang diterapkan di indonesia.hal ini benar dengan hadirnya analisis melalui al-qur’an dikoreksi dasar hukum nasional ada titik pencapaian. Secara proses pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Demak dalam praktek pilkada Bupati dan wakil bupati Demak tahun 2020 sudah sesuai dengan konsep fiqih siyasah dan hukum nasional yang sudah di terapkan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item