Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penetapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pemalang Tentang Praktik Politik Uang Dalam Pilkada Tahun 2020

Alyandhani, Dhea Ezambera. (2022) Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penetapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pemalang Tentang Praktik Politik Uang Dalam Pilkada Tahun 2020. Undergraduate Thesis thesis, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

	Text 1517031_Bab1&5.pdf Download (1MB)
	Text 1517031-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan dalam suatu pemerintahan, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dan terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah yaitu bentuk dari perayaan demokrasi, di hari tersebut masyarakat turut langsung terlibat pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Tindak pidana pelanggran yang sering ialah politik uang dalam pilkada. Pilkada di Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan Bawaslu Kabupaten Pemalang telah mengungkap 3 peristiwa dugaan money politic di beberapa kecamatan yakni Comal, Belik dan Petarukan. Peristiwa tersebut yaitu memberikan sejumlah uang baik secara langsung pada hari berlangsungnya pilkada ataupun melalui amplop. Tindakan ini yang akan menghancurkan makna yang sebenarnya dari demokrasi. Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini Pertama: Mengapa keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Pemalang terkait dugaan praktik politik uang dalam pilkada 2020, Kedua: Bagaimana akibat hukumnya jika terjadi keterbukaan informasi publik Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi verbal (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya perbedaan antara pelayanan ataupun penyambutan terhadap seseorang sebagai tamu, yang mempunyai hak pada pelayanan terhadap seseorang sebagai pemohon informasi yang harus melalui prosedur. Meminta komisi informasi menghitamkan informasi yang dikecualikan atau informasi pribadi. Hal itu merupakan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Pemalang yang hanya memberikan petunjuk. Misalnya informasinya tidak diperintahkan UU untuk dibuka ke publik. Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan pelanggaran terhadap Keterbukaan Informasi Publik terkait politik uang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 17 huruf j berbunyi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang dan Ketentuan Pidana pada Pasal 54 pada ayat 1 dan 2.

Actions (login required)

View Item