Pemenuhan Hak Konstitusional Dalam Pemutusan Hubungan Kerja PT. Sukorintek Batang

Qomariyah, Nurul (2022) Pemenuhan Hak Konstitusional Dalam Pemutusan Hubungan Kerja PT. Sukorintek Batang. Undergraduate Thesis thesis, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

	Text 1517043-Bab1&5.pdf Download (5MB)
	Text 1517043_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

PT. Sukorintex Batang telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada karyawanya karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan force majeure akibat dari pandemi Covid-19 demi kepentingan kelangsungan perusahaan. Dalam pemutusan hubunga kerja tersebut, PT. Sukorintex telah melakukannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 namun hal tersebut masih menimbulkan polemik berkepanjangan, pemerintah sebagai pihak netral berperan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industri tersebut. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pekerja/buruh yang mempunyai masalah dalam hubungan industrialnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi karyawan yang diputus kontrak di PT. Sukorintex Batang mengenai pekerjaan dan untuk menganalisis akibat hukum bagi karyawan di PT. Sukorintex Batang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer yang bersumber dari pihak management PT.Sukorintex dan mantan karyawan yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik dokumentasi sebagai pengumpulan datanya. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemenuhan hak konstitusional di PT. Sukorintex Batang dalam melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya pada masa pandemi Covid-19 seharusnya memenuhi hak-hak konstitusional kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi PT. Sukorintex justru memberikan hak pesangon karyawan selama bertahuntahun, namun yang didapatkan hanyalah 40% dari jumlah yang seharusnya didapatkan. Dalam permasalahan pemenuhan hak konstitusional pada bidang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar satu kali masa kerja. Dalam Undang-Undang no. 2 tahun 2004, pemerintah berperan sebagai pihak netral yang mengadakan pertemuan perundingan bipartit guna menemukan kesepakatan dalah masalah tersebut, namun apabila perundingan tersebut gagal maka pemerintah wajib untuk membuat para pihak yang bersengketa untuk memilih jalan selanjutnya yaitu melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Actions (login required)

View Item