Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Kupi) Tahun 2017 Dan Regulasi Hukum Perkawinan Di Indonesia

Syifa, M. Mucharom (2022) Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Kupi) Tahun 2017 Dan Regulasi Hukum Perkawinan Di Indonesia. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 2011116110-Bab1&5.pdf Download (1MB)
	Text 2011116110-fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

M Mucharom Syifa 2022 Skripsi Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Dewasa ini, problematika tentang perkawinan anak masih menjadi perhatian yang serius di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan masih maraknya perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan tanpa mematuhi regulasi hukum yang berlaku yakni mengenai batas usia perkawinan. Hal ini yang pada akhirnya menjadi salah satu kajian dalam lokakarya Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017 yang menghasilkan fatwa tentang perkawinan anak. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengubah batas usia perkawinan. Akan tetapi dalam aturan hukum yang lain yakni dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta dalam KHI masih terdapat aturan hukum yang belum sinkron mengenai batas usia seorang dikategorikan anak. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji sinkronisai fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017 dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Batasan masalah dalam penelitian ini ialah pada fatwa Konferensi Ulama Perempuan Indonesia Tahun 2017 tentang perkawinan anak dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan sejarah hukum (history of law). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis dilakukan dengan teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat aturan hukum yang telah selaras terkait muatan materi tentang batas usia kedewasaan seorang untuk melangsungkan perkawinan. Artinya terdapat kesinkronan dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia tentang perkawinan anak yang telah diatur kembali dalam perundang-undangan perkawinan nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia menikah telah setara yakni perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun. Akan tetapi secara aturan sistem hukum nasional terdapat ketidaksinkronan secara vertikal maupun horizontal. Yakni dalam peraturan undang-undang perlindungan anak, yang menyatakan batas usia dikategorikan sebagai anak berumur 18 tahun. Akan tetapi telah terjadi sinkronisasi hukum hasil fatwa KUPI dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan anak dengan mempertimbangkan kemaslahatannya. Oleh karena itu, perlu adanya penyelarasan kerangka hukum dalam mengatur batas usia perkawinan di Indonesia. Sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi regulasi hukum perkawinan di Indonesia yang bermartabat, setara dan berkeadilan gender sehingga tercapainya kemaslahatan dalam perkawinan.

Actions (login required)

View Item