Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris Terhadap Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT Tentang Pencabutan Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat

Syahfitri, Nafidhatul Firda Eka (2022) Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris Terhadap Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT Tentang Pencabutan Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat. Undergraduate Thesis thesis, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

	Text 1517023-Bab1&5.pdf Download (2MB)
	Text 1517023- Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan tentang Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang notaris terhadap putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat. Dalam putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT ini pastinya akan memberikan dampak bagi tergugat dan penggugat sehingga dalam mengambil keputusan hakim perlu adanya wujud dari putusan seadil-adilnya bagi pihak berperkara. Issu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim PTUN dalam putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT tentang pencabutan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Sedangkan tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada PTUN dalam putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT tentang pencabutan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat. Kedua, untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kasus atau Case Approach yang dielaborasi dengan Undang-Undang. Sumber data berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim PTUN dalam Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.KT Dasar pertimbangan hukum hakim 1) objek gugatan telah memenuhi unsur 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Tahun 1986 Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2) hakim tidak melihat fakta-fakta hukum yang diberikan oleh pihak Tergugat; 3) Dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan 235/G/2019.PTUN.JKT dianggap mengabaikan principle of carefulness. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap Putusan 235/G/2019/PTUN.JKT dalam hal ini notaris mencedrai pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Dan notaris tersebut menandatangani akta diluar wilayah jabatan menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, tindakan tersebut merupakan pelanggaran.

Actions (login required)

View Item