Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Atas Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024”.

Purwanti, Eni (2022) Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Atas Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024”. Diploma thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 1517050_Bab1&5.pdf Download (1MB)
	Text 1517050_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Purwanti, Eni.2022. “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Atas Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024”. Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing Teti Hadiati, M. H. I. Regulasi yang sifatnya lebih praktis mengenai hak politik perempuan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, segala bentuk keterwakilan perempuan harus memenuhi angka 30%, baik keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU, kepengurusan partai politik tingkat pusat, maupun bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan rujukan tersebut jelas bahwasanya konstitusi Indonesia mengakui hak perempuan dalam politik. Akan tetapi, pada kenyataannya jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan belum mencapai 30%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di DPRD Kabupaten Pekalongan. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpilan data dengan cara wawancara dan dokumentasi yang kemudian analisis data didapatkan dari interview, catatan lapangan, dan dokumentasi di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di DPRD Kabupaten Pekalongan ada 45 anggota diantaranya ada 12 anggota DPRD perempuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum belum efektif untuk mendongkrak keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan salah satu faktornya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan budaya patriarki yang masih melekat. Pentingnya perempuan berkiprah dalam politik yaitu untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi hak-hak rakyat terutama hak perempuan. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tentunya perlu adanya upaya atau strategi yang kuat untuk mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.

Actions (login required)

View Item