“Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan KepalaDesa Dalam Pembinaan Mayarakat”. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Sulamjanah, Sulamjanah (2022) “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan KepalaDesa Dalam Pembinaan Mayarakat”. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan Tahun 2022. Diploma thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 1517067-Bab1&5.pdf Download (1MB)
	Text 1517067-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Sulamjanah (NIM: 1517067), “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Mayarakat”. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan Tahun 2022. DOSEN PEMBIMBING : Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I,.M.S.I Tugas utama kepala desa berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diantaranya yaitu melaksanakan pembinaan masyarakat, dalam hal apakah pembinaan masyarakat telah dilaksanakan oleh kepala desa Karangrejo Kecamatan Kesesi, dibutuhkan penelitian langsung kedesa tersebut. Oleh karena itu,tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitasefektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang desa, serta implikasi dalam hal Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi tidak melaksanakan kewenangannya.Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris yaitu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya di msayarakat yaitu dengan mencari fakta – fakta yang terkait dalam permasalahan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan nyamenggunakan pendekatan kualitatif dengan memusat kanpe rhatian pada gejala-gejala yang mempunyaikarakteristiktertentu (variable).Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh dua temuan yaitu. Pertama, dalam hal tugas pembinaan masyarakat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi dapat disimpulkan belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, dalam hal kepala desa tidak melaksanakan kewenangannya maka dapat dijatuhi sanksi pemberhentian berdasarkan sesuai dengan pasal 40Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan diperkuat lagi dalam pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan,Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.Lalu terhadap implikasi sosial dan masyarakat tentu saja akan menghambat proses dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa, untuk Kepala Desa Karangrejo sendiri tidak sampai adanya usulan pemberhentian, karena masih bisa dikatakan kewenangannya dalam di jalankan dengan baik sesuai aturan, dan bisa menjalankan tugasnya dalam masyarakat Selain itu, kewenangan kepala desa itu menjadi amanah bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, amanah itu wajib dilaksanakan oleh seorang pemimpin,sebagaimana yang di tegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran.

Actions (login required)

View Item