Latipah, Dwi (2023) Pemenuhan Hak Konstitusional Disabilitas Dalam Seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah 2019 (Studi Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Antara Muhammad Baihaqi dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah ). Diploma thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Text
1518017_Bab1&3.pdf Download (4MB) |
|
Text
1518017_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Abstract
Dwi Latipah, 2023, Pemenuhan Hak Konstitusional Disabilitas Dalam Seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah 2019 (Studi Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Antara Muhammad Baihaqi dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah ). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerbitan KTUN oleh Setda Jawa Tengah kepada penyandang disabilitas atas nama M. Baihaqi yang dinilai diskriminatif pada saat seleksi CPNS Jawa Tengah 2019 yang dinyatakan tidak lolos karena syarat jenis disabilitas dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai. Upaya administratif telah ditempuh untuk mendapatkan kembali hak-haknya namun tidak berhasil. Hingga akhirnya menempuh upaya litigasi dengan mengajukan gugatan ke PTUN Semarang dan banding ke PT TUN Surabaya namun dinyatakan tidak diterima atau NO. Lalu dalam kasasi MA mengabulkan seluruh gugatan dan meminta tergugat untuk mencabut KTUN yang diterbitkan serta memproses kelulusan M. Baihaqi dalam seleksi CPNS Jawa Tengah 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim MA serta akibat hukumnya yang membatalkan putusan PTUN Semarang dan PT TUN Surabya yang menyatakan tidak menerima gugtan M.Baihaqi serta menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS Jawa Tengah 2019 dinilai tidak terpenuhi secara maksimal karena solusi yang diberikan tergugat sebagai pelaksanaan putusan MA yakni memberikan formasi P3K tidak sesuai dengan putusan MA. Dan penggugat telah kehilangan hak nya untuk menjadi PNS
Item Type: | Thesis (Diploma) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: |
|
||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Hak Konstitusional, Disabilitas, CPNS, Pertimbangan Hakim | ||||||||
Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X6.2 Politik Islam 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 340 Law (Ilmu Hukum) > 342 Constitutional and Administrative Law/Hukum Tata Negara |
||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi Hukum Tata Negara | ||||||||
Depositing User: | Asefuddin Riza | ||||||||
Date Deposited: | 15 May 2024 10:13 | ||||||||
Last Modified: | 15 May 2024 10:13 | ||||||||
URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8353 |
Actions (login required)
View Item |