Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xxi/2023

Shafilla, Bhety (2024) Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xxi/2023. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1517069_COVER_BAB I & BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1517069_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

BHETY SHAFILLA (NIM.1517069). “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 15/PUU-XXI/2023”. Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024. Pembimbing : Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 pada tanggal 9 Maret 2023. Putusan tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan dengan pembatasan periode masa jabatan kepala desa. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa periode masa jabatan kepala desa adalah konstitusional yaitu tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945, maka dari itu bagaimana penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023. Metode yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung menggunakan penafsiran letterlijk atau penafsiran secara harfiah, yang menyatakan secara tegas bahwa Undang-Undang hanya menentukan secara eksplisit pembatasan jabatan untuk beberapa jabatan publik saja, sedangkan jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang, karena pengaturan demikian tidak terlepas dari kekhasan pemerintah desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Adapun akibat hukum dari putusan tesebut yang amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, berarti akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkan putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Supervisor:	Contribution Supervisor NIDN/NIDK Email Thesis advisor Muchsin, Achmad UNSPECIFIED UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Pengujian Undang-Undang, Penafsiran Hukum, Kepala Desa
Subjects:	200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X6.2 Politik Islam 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 340 Law (Ilmu Hukum) > 342 Constitutional and Administrative Law/Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Prodi Hukum Tata Negara
Depositing User:	UIN Gus Dur Fasya
Date Deposited:	29 Sep 2025 02:43
Last Modified:	29 Sep 2025 02:43
URI:	http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/9917

Available Versions of this Item

• Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xxi/2023. (deposited 29 Sep 2025 02:43) [Currently Displayed]
  • Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xxi/2023. (deposited 30 Jul 2024 08:10)

Actions (login required)

View Item