Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menangani Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst.

Umam, Fajar Khairul (2025) Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menangani Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518082_COVER_BAB 1 DAN BAB 5.pdf Download (1MB)
	Text 1518082_FULL EDIT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1518082_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (907kB)

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst, yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU menuai kontroversi karena dianggap melebihi kewenangannya dan inkonstitusional. Hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut mengadili perkara pemilu antara KPU dan Partai Prima dan perintah terhadap penundaan pemilu 2024. Dibalik putusan tersebut di buat pasti ada dasar hukum dan lahirnya putusan tersebut pasti membawa implikasi atau akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst dan bagaimana akibat hukum atas lahirnya putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan Peraturan Perundang undangan, konseptual dan pendekatan Kasus, Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif (Analisis Deskriptif), yaitu mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian di sususn, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran permasalah, menyimpulkan data, memilah-milah data dalam satuan kosep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu dari data yang muncul. Disampaikan dengan kesimpulan yang spesifik atau konkret. Hasil penelitian ini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst merupakan produk hukum yang cacat hukum dan tergolong keputusan yang tidak dapat dieksekusi karena lembaga yang menyelesaikan Perkara tersebut bukan lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Perintah Penundaan Pemilihan Umum yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pelampauan Keweanangan dimana seharusnya dan sebenarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan merupakan Kewenangan dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum. Pelampauan dan Ketidaktepatan ini membawa produk hukum Putusan Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst banyak memberi implikasi atau akibat hukum diantaranya: tidak terpenuhinya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan ketepatan hukum.

Actions (login required)

View Item