Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Muna, Yasmin Zahro (2025) Socio Legal Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521026_Cover_BAB I dan BAB V.pdf Download (3MB)
	Text 1521026_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 1521026_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (937kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, serta mengetahui akibat hukum apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Kota Pekalongan sebagai daerah padat penduduk menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah, ditandai dengan tingginya volume sampah harian, menurunnya kualitas lingkungan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan observasi lapangan dan data wawancara. Perda No. 7 Tahun 2020 secara substansial telah mencakup prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi publik. Dalam aspek penegakan hukum, perda ini juga telah dilengkapi sanksi administratif seperti paksaan pemerintah, denda, dan pencabutan izin. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala, termasuk penumpukan sampah di TPA Degayu, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya pengelolaan rutin yang berdampak negatif pada lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Akibat hukum dari pelanggaran terhadap perda ini antara lain hilangnya kepastian hukum, munculnya ketidakadilan dalam tata kelola anggaran, serta menurunnya kemanfaatan hukum yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan agar tujuan pengelolaan sampah yang efektif dapat tercapai.

Actions (login required)

View Item