Penafsiran hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023

Hendrawan, M. Agus (2024) Penafsiran hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1517076_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (746kB)
	Text 1517076_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan nomor 40/PUU-XXI/2023 mengenai perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis Undang-Undang Cipta Kerja. Penafsiran hakim dalam putusan tersebut menarik diteliti karena sebelum adanya putusan tersebut, awal disahkannya Omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja sudah menimbulkan penolakan dari para aliansi pekerja atau serikat pekerja, aktivis HAM, hingga mahasiswa. Penolakan tersebut kemudiaan berlanjut pada gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2021 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan analisis konsep hukum (analytical dan conceptual approach). Dalam penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan MK Nomor 40/PUU-XXI/2023 menggunakan penafsiran hukum atau metode interpretasi historis. Penafsiran hukum atau metode interpretasi historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu Undang-Undang. Metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-Undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah Undang-Undang (wet historisch), dan sejarah hukumnya (recth historischt).

Actions (login required)

View Item