Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Pada Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi KSPPS BMT AL FATAA Ulujami Pemalang)

Mufidah, Dina (2024) Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Pada Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi KSPPS BMT AL FATAA Ulujami Pemalang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1220150_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1220150_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1220150_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah menjadi produk yang paling diminati meski BMT dan berperan penting dalam mendukung UMKM. Namun menghadapi berbagai tantangan pembiayaan bermasalah, atau wanprestasi yang dilakukan anggota, BMT Al Fataa menghadapi beragam tantangan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, seperti yang terlihat dari beberapa kasus nasabahnya ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, mulai dari kondisi ekonomi makro hingga masalah pribadi nasabah sehingga menimbulkan kerugian bagi BMT. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yaitu wawancara dengan pihak BMT dan nasabah, data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak BMT dan nasabah, dokumentasi berupa foto, pembukuan dan arsip. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis yaitu metode analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian piutang murabahah di KSPPS BMT Al Fataa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu silaturahmi, surat peringatan, rescheduling, dan eksekusi jaminan. Dari lima kasus nasabah yang tidak mampu membayar yang ditangani, empat kasus telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 meliputi penjualan objek murabahah atau jaminan, pelunasan sisa utang, dan pengembalian kelebihan hasil penjualan. Namun satu kasus belum sesuai dengan fatwa tersebut karena BMT memutuskan untuk tidak membebaskan utang sepenuhnya dengan pertimbangan aspek keuangan, potensi usaha, dan dampak kebijakan terhadap nasabah lain.

Actions (login required)

View Item