Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen

Ramandhani, Danix (2024) Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120053_Cover Bab 1 dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1120053_fULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 1120053_LAMPIRAN.pdf Download (761kB)

Abstract

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pedoman baru yang penting bagi pengadilan dalam menangani kasus perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kajen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dalam proses pengambilan putusan perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Dimana pada putusan peceraian ada yang tidak menggunakan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan hakim yang bersangkutan dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 telah meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam putusan perceraian. SEMA ini menyediakan kerangka kerja yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti oleh hakim, termasuk dalam hal perceraian, mediasi, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan pedoman ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di pengadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah membawa perubahan positif, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasinya. Rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan bagi hakim dan staf, serta peningkatan fasilitas pendukung di pengadilan untuk memastikan penerapan yang lebih efektif dan efisien. Kata Kunci : Surat Edaran Mahkamah Agung, Perceraian, Implementasi Kebijakan, Evektivitas Hukum

Actions (login required)

View Item