Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Wati, Ayu Lisa (2024) Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520047_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1520047_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1520047_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)

Abstract

Perubahan kedua UU ITE masih memuat pasal karet sehingga tidak menjamin kepastian hukum serta adanya proses legislasi yang minim partisipasi publik. Dalam kondisi demikian tidak ada progress yang berarti terhadap perubahan kedua UU ITE ini jika dibandingkan UU ITE yang dahulu, sebab pada UU ITE Nomor 1 tahun 2024 masih membuka kesempatan penafsiran yang berbeda dari penegak hukum sehingga tidak tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konfigurasi politik UU No 1 tahun 2024 dan menjelaskan akibat hukumnya. Kegunaan penelitian, secara teoritis untuk memberikan peta konfigurasi politik dan produk hukum. Sedangkan secara praktis untuk bahan evaluasi bagi pemerintah dalam proses legislasi produk hukum Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan tema penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berkenaan dengan buku atau publikasi yang mempunyai topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis perskriptif, yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan logika penalaran deduktif. Hasil dari penelitian ini menjawab dua permasalah utama yang dikaji, pertama konfigurasi poliktik UU No 1 tahun 2024 condong pada kutub konfigurasi otoriter, sebab tidak terpenuhinya tiga indikator bekerjanya pilar demokrasi seperti yang ditentukan Mahfud MD. Sehingga karakter produk hukumnya konservatif/elitis/ortodoks dengan dasar pada proses pembentukannya kurang partisipatif, tidak aspiratif dan masih multitafsir. Kedua, akibat hukum yang timbul adalah kemunduran demokrasi di Indonesia terkhusus dalam pembentukan produk hukum, kebebasan sipil, dan kebebasan pers.

Actions (login required)

View Item