Analisis Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Hanifah, Nadia Rahmasari (2024) Analisis Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Hakim Konstitusi. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520111_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1520111_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1520111_Lampiran.pdf Download (204kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang putusan MK yang terindikasi melanggar atau mengesampingkan asas nemo judex in causa sua. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis asas nemo judex in causa sua dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis asas nemo judex in causa sua dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya, Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen regulasi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, dan beberapa publikasi atau paper terkait dengan bahasan pada penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis preskriptif. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat asas hukum yang dilanggar yaitu asas nemo judex in causa sua dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020. Dikeluarkannya ketiga putusan tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, diantaranya berakhirnya suatu sengketa hukum, terjaganya prinsip checks and balances, terjadinya proses politik yaitu perubahan undang-undang, tertutupnya akses upaya hukum, dan kekosongan hukum akan timbul apabila putusannya tidak dilaksanakan

Actions (login required)

View Item