Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum Dan Keadilan (Studi di Kabupaten Kaimana).

Rusfia Ufnia, Vitra (2024) Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum Dan Keadilan (Studi di Kabupaten Kaimana). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520117_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (409kB)
	Text 1520117_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (691kB)
	Text 17 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)

Abstract

Hak konstitusional perempuan Papua adalah bagian penting dari agenda hak asasi manusia pada wilayah tersebut. Walaupun secara resmi diakui dalam kerangka hukum nasional, pemenuhan hak-hak ini masih jauh dari cukup bagi perempuan Papua. Mereka menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat akses mereka terhadap hukum dan keadilan. Kabupaten Kaimana, sebagai bagian dari Papua yang sering diabaikan dalam diskusi hak-hak konstitusional, menjadi area penelitian yang sangat menarik. Di sini, kompleksitas pemenuhan hak konstitusional perempuan Papua dapat diamati lebih mendalam dalam konteks spesifik Kaimana. Meskipun ada perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak ini, tetapi kenyataannya masih ada berbagai kendala yang membatasi akses perempuan Papua terhadap hukum dan keadilan Penelitian ini difokuskan pada penyelidikan mendalam terhadap faktor-faktor yang membatasi akses perempuan Papua terhadap hukum dan keadilan di Kabupaten Kaimana. Fokusnya mencakup analisis terperinci terkait hambatan-hambatan yang mencegah perempuan Papua dalam menjalankan hak-hak konstitusional mereka, baik dari perspektif hukum maupun aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) menyatakan ada 40 hak konstitusional yang dimiliki perempuan. Hak-hak tersebut terdiri atas 14 rumpun. Beberapa di antaranya adalah Hak Untuk Terbebas dari Diskriminasi, Ancaman, dan Kekerasan pada Pasal 28G, Hak Memperoleh Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu yang Termasuk dalam Hak Asasi pada Pasal 28G ayat (2), Hak Untuk Terbebas Dari Perlakuan Diskriminatif Atas Dasar Apa pun pada Pasal 28H ayat (2), serta Hak untuk Terbebas Dari Penyiksaan Atau Perlakuan Yang Dapat Merendahkan Derajat Martabat Manusia pada Pasal 28I ayat (2). UUD tersebut memberikan dasar hukum bagi hak-hak konstitusional perempuan di Indonesia secara keseluruhan, termasuk perempuan di Papua. Kata kunci: Pengaturan, Perempuan, Hak Konstitusional ABSTRACT Rusfia ufnia. Vitra. 2024. Meeting Papua women's constitutional rights to access law and justice (study in kaimana district). Thesis law study program. Islamic university of kh. abdurrahman wahid pekal. Dr. Trianah Sofiani S.H, M.H. Papua women's constitutional rights are an important part of the human rights agenda on the region. Although officially recognized within the framework of national law, the fulfillment of these rights is far from enough for Papua women. They faced a number of challenges that impeded their access to law and justice. Kaimana district, as part of Papua which is often ignored in discussions of constitutional rights, is a very interesting research area. Here, the complexity of fulfilling Papua women's constitutional rights can be observed more deeply in a specific context of kaimana. Although there is legal protection that should guarantee these rights, there are still obstacles that restrict Papua women's access to law and justice. The study focused on an in-depth investigation of factors that restrict Papua women's access to law and justice in kaimana county. The focus includes a detailed analysis of the barriers that prevent papuan women from exercising their constitutional rights, both from a legal perspective and from a social and cultural aspect that influences their participation in the legal process. In the constitution of 1945, women (the national commission on anti-violence against women) stated that there are 40 constitutional rights that women have. Those rights consist of 14 clumps. Some of these are the Right to be Free from Discrimination, Threats and Violence in Article 28G, the Right to Obtain a Sense of Security and Protection from the Threat of Fear to Do or Not Do Something Included in Basic Rights in Article 28G paragraph (2), the Right to be Free from Discriminatory Treatment on Any Basis in Article 28H paragraph (2), and the Right to be Free from Torture or Treatment that May Degrade Human Dignity in Article 281 paragraph (2). Keywords: Arrangements, Women, Constitutional Right

Actions (login required)

View Item