Tinjauan Teori Maqashid Syariah Terhadap Praktik Pembagian Warisan dari Orang Tua Kepada Anaknya dalam Masyarakat Adat Betawi (Studi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat).

Abdillah, Diva Hardiyanti (2025) Tinjauan Teori Maqashid Syariah Terhadap Praktik Pembagian Warisan dari Orang Tua Kepada Anaknya dalam Masyarakat Adat Betawi (Studi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120076_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (576kB)
	Text 1120076_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)

Abstract

Penelitian Ini membahas praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat melalui analisis teori maqashid syariah. Fokus penelitian berupa praktik pembagian warisan pada masyarkat Betawi Kelurahan Kapuk di mana mereka membagikan warisan kepada anaknya pada saat mereka masih hidup dengan persentase warisan pada setiap anak berbeda-beda tergantung pada keputusan orang tua. Selain itu pembagian yang dilakukan hanya berupa perkataan tanpa disertai saksi atau anggota keluarga yang lain yang dilakukan secara lisan tanpa kehadiran saksi formal atau dokumen tertulis. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketegangan keluarga, serta pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dijunjung dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat Betawi, kepala keluarga dan/atau angota keluarga pewaris, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Betawi sering kali tidak mengikuti proporsionalitas sebagaimana diatur dalam hukum Islam (faraid). Sebaliknya, pembagian warisan dilakukan berdasarkan penilaian subjektif pewaris terhadap “kedekatan” dan “keandalan” anak-anak mereka. Anak yang dianggap lebih dekat secara emosional atau lebih bertanggung jawab terhadap orang tua, biasanya menerima bagian lebih besar dibanding anak lainnya. Pembagian seperti ini, meskipun dianggap sesuai dengan nilai budaya setempat, sering menimbulkan ketidakpuasan di antara ahli waris lainnya. Selain itu, ketiadaan dokumentasi formal memperburuk situasi, terutama ketika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan bukti sah atas pembagian tersebut. Konflik yang terjadi pasca pembagian warisan sering kali melibatkan sengketa hukum dan merusak hubungan kekeluargaan. Praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam mencapai maslahat, keadilan, dan stabilitas sosial. Selama prinsip utama keadilan dan kemaslahatan tetap dijaga, maka praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Betawi dapat diterima sebagai bentuk ijtihad yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, aspek maslahat lebih diutamakan dibandingkan dengan penerapan tekstual.

Actions (login required)

View Item