Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

Fakhrunnisa, Rosada (2025) Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1119017_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (661kB)
	Text 1119017_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)

Abstract

Praktik pernikahan siri yang masih terjadi di Kecamatan Karangdadap dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait status anak. Padahal, undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa setiap anak berhak atas status hukum yang jelas melalui pencatatan perkawinan dan kelahiran secara resmi Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perspektif hukum seorang ibu terhadap pencatatan status anak yang lahir dari pernikahan siri.dan untuk memahami secara mendalam praktik pernikahan siri di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah melalui Yuridis Sosiologis yaitu cara yang menggabungkan hukum dan ilmu sosial untuk mempelajari suatu masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, pengalaman, atau interaksi sosial. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti melalui wawancara, survei, atau observasi, dan Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari buku, jurnal, atau laporan. Hasil penelitian mengambarkan sejalan dengan indikator yang ada di wilayah tersebut seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto tentang tahapan dalam teori kesadaran hukum yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Masih belum menunjukan hasil yang sesuai, terlihat dari analisis rendahnya kesadaran hukum, Pemahaman hukum Partisipan juga tergolong rendah. Meskipun beberapa Partisipan memahami pentingnya pencatatan status anak, mereka tidak mengetahui solusi alternatif seperti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Sikap hukum Partisipan menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap pentingnya pencatatan administrasi. Beberapa Partisipan bersikap acuh tak acuh karena merasa proses administrasi tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Ketaatan perilaku hukum Partisipan sangat dipengaruhi oleh kendala seperti stigma sosial, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Akibatnya, banyak anak hasil nikah siri yang status hukumnya tidak tercatat secara resmi.

Actions (login required)

View Item