ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 73/DSN-MUI/XI/2008 TENTANG MUSYARAKAH MUTANAQISOH (Studi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan)

Isbat, Muhammad Nafi (2025) ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 73/DSN-MUI/XI/2008 TENTANG MUSYARAKAH MUTANAQISOH (Studi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221116_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1221116_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1221116_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Muhammad Nafi Isbat. 2025. Analisis Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisoh (Studi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan). Dosen Pembimbing : Abdul Hamid, M.A. Penelitian ini membahas implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah pada produk KPR iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia KC Pekalongan, khususnya terkait kepemilikan aset dan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 73/2008. Dalam praktiknya, meskipun aset dimiliki bersama oleh bank dan nasabah, tidak terdapat bukti kepemilikan bank dalam bentuk sertifikat. Selain itu, biaya perolehan aset yang seharusnya ditanggung bersama justru seluruhnya dibebankan kepada nasabah, bertentangan dengan ketentuan fatwa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan asset dalam pembiayaan produk KPR iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia kantor cabang pekalongan dan implementasi Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 dalam produk KPR tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia KC. Pekalongan, dan nasabah yang terlibat langsung dalam pembiyaan KPR khususnya yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah mutanaqisah pada produk KPR iB Hijrah Bank Muamalat Kota Pekalongan membantu masyarakat menghindari riba melalui pembiayaan berbasis syariah. Rumah dibeli bersama oleh bank dan nasabah, lalu kepemilikan penuh diperoleh nasabah secara bertahap dengan membeli hissah bank. Inovasi dilakukan dengan mencantumkan nama nasabah pada sertifikat sejak awal dan menjadikan bank sebagai pemegang hak tanggungan, sehingga memudahkan peralihan kepemilikan dan mengurangi biaya balik nama. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN No. 73 Tahun 2003, khususnya terkait biaya perolehan aset yang seharusnya ditanggung bersama. Dalam praktiknya, seluruh biaya awal seperti administrasi, appraisal, notaris dan asuransi dibebankan sepenuhnya kepada nasabah,yang seharusnya biaya peralihan asset saja yang menjadi beban nasabah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan fatwa.

Actions (login required)

View Item