Kontestasi Pilkada Calon Tunggal Perspektif Konsep Demokrasi

Huda, Muhammad Khoirul (2025) Kontestasi Pilkada Calon Tunggal Perspektif Konsep Demokrasi. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519100_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1519100_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menjadi isu yang menarik dalam kajian hukum dan demokrasi. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, mekanisme pemilihan dengan calon tunggal tetap dilaksanakan dengan menghadirkan kotak kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada menimbulkan berbagai implikasi terhadap prinsip demokrasi, terutama terkait dengan hak memilih yang dijamin dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari keberadaan calon tunggal dalam Pilkada, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menilai dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan satu pasangan calon dalam Pilkada 2024 sah secara hukum, namun menimbulkan masalah jika ditinjau dari konsep demokrasi. Pilkada calon tunggal hanya memenuhi demokrasi prosedural atau sebatas adanya pemilu, namun tidak ada kompetisi politik karena tidak ada pilihan lain bagi pemilih. Dari sisi substansi demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi tidak bermakna karena tidak adanya alternative calon pemimpin. Mekanisme kotak kosong juga tidak cukup menjamin prinsip kedaulatan rakyat karena kenyataanya kotak kosong bisa menang atau tidak selalu calon tunggal itu yang menang secara mutlak. Keberadaan satu pasangan calon dalam Pilkada 2024 memiliki implikasi serius terhadap demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, kualitas pemilihan, dan legitimasi pemerintahan, Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi agar kompetisi lebih adil dan demokrasi benar-benar mencerminkan keterlibatan rakyat.

Actions (login required)

View Item