Pengembangan Desa Wisata Perspektif Good Governance (Studi Analisis: Desa Wisata Pandansari, Kab Batang)

Kurniawati, Eri (2025) Pengembangan Desa Wisata Perspektif Good Governance (Studi Analisis: Desa Wisata Pandansari, Kab Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 3621043_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 3621043_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 3621043_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Eri Kurniawati. 2025. Pengembangan Desa Wisata Persepektif Good Governance (Studi Analisis: Desa Wisata Pandansari, Kab Batang). Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ahmad Hidayatullah. Kata Kunci: Pengembangan, Good Governance, Desa Wisata Pandansari. Desa Wisata Pandansari, sebuah desa yang memiliki kaya akan keindahan alam nya yang terletak di daerah Batang, Jawa Tengah, yang telah berhasil menarik perhatian baik dari dalam maupun luar daerah. Dengan keindahan alam yang masih asri, kekayaan budaya yang kental, serta potensi ekonomi yang menjanjikan, desa ini telah menjelma menjadi destinasi wisata yang unik dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana pengembangan desa wisata pandansari dalam perspektif good governance. (2) Bagaimana peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata di desa Pandansari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Akuntabilitas, pada prinsip ini telah dilaksanakan dengan baik yang mana dalam komunitas kodarwis (komunitas sadar wisata) tersebut setiap bulan nya mengadakan rapat musyawarah bersama anggotanya sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya kepada berbagai pihak. Rule of Law, pada prinsip ini belum diterapkan dimana karena dari Desa sendiri belum ada aturan-aturan yang mengatur untuk Komunitas tersebut. Partisipasi, pada prinsip ini telah diterapkan dengan di sekitar kawasan maupun lainnya. Transparansi, pada prinsip ini telah diterapkan dimana keterbukaan antara pengelola, anggota maupun masyarkat telah maksimal atau dapat dikatakan berjalan dengan baik. (2) Pengembangan Desa Wisata Pandansari sangat bergantung pada peran aktif para stakeholder, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat sebagai fasilitator, regulator, dan pendamping, terutama dalam penyediaan infrastruktur, pelatihan, dan promosi. Sementara itu, peran sektor swasta masih sangat minim dan belum terjalin secara strategis, padahal kemitraan dengan swasta penting untuk mendukung inovasi dan investasi.

Actions (login required)

View Item