Analisis Yuridis Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Pemalang (Studi Kasus Di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang)

Maisah, Maryam (2025) Analisis Yuridis Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Pemalang (Studi Kasus Di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521146_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521146_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521146_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (735kB)

Abstract

Maryam Maisah. 2025. Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan permasalahan yang berdampak pada perlunya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Salah satu kasus PSU terjadi di TPS 12 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum PSU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menelaah penegakan hukum yang terjadi di lapangan terhadap kasus PSU tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Panwascam dan KPPS di TPS 12, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik. Teori konstruksi hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum tentang PSU dipahami dan diterapkan oleh penyelenggara pemilu. Sementara itu, teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan PSU berdasarkan lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan mengenai PSU telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 25 Tahun 2023, serta Peraturan Bawaslu. Namun, dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan norma yang berlaku, khususnya terkait pemberian hak suara kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat administratif. Kesalahan ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman teknis dari KPPS serta kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam bimbingan teknis. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pelatihan dan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara pemilu untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama pada pemilu berikutnya.

Actions (login required)

View Item