Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Rosyadi, Muhammad Firdaus (2025) Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521006_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 1521006_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521006_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana politik hukum penambahan dana desa dalam perubahan kedua undang-undang desa nomor 3 Tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah membahas politik hukum penambahan dana desa, mekanismenya serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penambahan dana desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui politik hukum undang-undang desa dan akibat hukum dari penambahan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, produk hukum serta beberapa doktrin yang berasal dari pengembangan ilmu hukum, penelitian ini menggabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum. Hasil penelitian ini menunjukan ada penambahan dana yang diambil dari dana transfer daerah (on top) secara bertahap yang bersumber dari APBN. Dalam ayat 4 pasal 72 menjelaskan “Paling sedikit 10%” dan ayat 2 “mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan negara” dengan arti lain ada penambahan namun tidak semua desa mendapatkannya, hanya desa yang tertinggal dan pembayaran penghasilan tetap yang dibayarkan melalui rekening desa. Dalam penegakan hukumnya desa sudah diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah dan masyarakat desa. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penambahan dana desa yaitu seperti: peningkatan sumber daya keuangan, pengelolaan keuangan yang lebih baik, tanggung jawab hukum yang lebih ketat, masifnya pembangunan desa, peningkatan otonomi desa serta peningkatan partisipasi masyarakat desa.

Actions (login required)

View Item