Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pendidikan Menengah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Khusna, Karimatul (2025) Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pendidikan Menengah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521134_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (868kB)
	Text 1521134_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut serta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian ini adalah menemukan politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketidakjelasan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjawab oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tetap saja Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menyerahkan secara langsung kepada subjek pemerintahan, melainkan menunggu peraturan pelaksana dibentuk sehingga tidak sesuai dengan arah yang ingin dicapai untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peraturan pelaksana tersebut juga berdampak terhadap overhead cost atau peningkatan biaya aparatur daerah yang cukup membebani anggaran daerah. Terakhir, dalam menciptakan penyelenggaraan pendidikan menengah yang lebih efektif dan efisien harus melalui pengaturan dengan pemikiran "hal krusial apa yang tetap harus dipegang oleh pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintahan di bawahnya." Artinya urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah merupakan hal krusial yang harus dipegang Pemerintah Provinsi dibandingkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Actions (login required)

View Item