Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten Pekalongan)

Milatina, Arina (2025) Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518025_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (790kB)
	Text 1518025_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1518025_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)

Abstract

ARINA MILATINA, 2025, Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Tata Neagara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan bantuan hukum menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, namun masih dirasakan kurang. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum mengetahui layanan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin didalam hal menghadapi masalah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum dan kendala-kendala dalam memberi layanan bantuan hukum di Kabupaten Pekalongan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat. Akan tetapi dilihat dari realitas Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kabupeten Pekalongan masih ditemukan kendala-kedala yang berasal dari kalangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Kata Kunci:Bantuan Hukum, Hak Kontitusinal, HAM

Actions (login required)

View Item