Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Di Kota Pekalongan Prespektif Fiqh As-Siyasah

Ilmawati, Nok (2025) Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Di Kota Pekalongan Prespektif Fiqh As-Siyasah. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521030_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (837kB)
	Text 1521030_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521030_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pemilu kerap terjadi dan berpotensi mencederai asas keadilan serta kejujuran dalam proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penindakan atas pelanggaran pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dan faktor apa saja yang menghambat Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum tata negara dan hukum Islam serta memberikan manfaat praktis bagi lembaga pengawas pemilu dalam meningkatkan kinerjanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan pendekatan fiqh as-siyāsah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, khususnya dari Bawaslu Kota Pekalongan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kewenangan dan prinsip-prinsip dalam fiqh as-siyāsah, seperti keadilan (al-‘adl), amanah, syura, amar ma’ruf nahi munkar, dan al-muraqabah wa-altaqyim Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pekalongan telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh as-siyāsah. Akan tetapi, dalam praktiknya, Bawaslu masih menghadapi hambatan, seperti terbatasnya waktu untuk menyelesaikan penanganan kasus, kurangnya alat bukti mengakibatkan laporan pelanggaran tidak terbukti, rendahnya kesadaran politik masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Dalam perspektif fiqh as-siyāsah, kewenangan Bawaslu mencerminkan nilainilai hisbah dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang lebih bermartabat.

Actions (login required)

View Item