ANALISIS KEPUTUSAN KPU NOMOR 1563/2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD

BAIHAQI, BAYU AHMAD (2025) ANALISIS KEPUTUSAN KPU NOMOR 1563/2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521081_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521081_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Bayu Ahmad Baihaqi.2025. Sengketa Proses Pemilu DPD Dalam Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perdebatan hukum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1563/PL.01.4-Kpt/05/KPU/VIII/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024. Keputusan tersebut menjadi sorotan publik karena mencoret calon yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dalam Daftar Calon Sementara (DCS), meskipun calon tersebut telah melalui seluruh tahapan administrasi dan verifikasi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPU dalam menetapkan Keputusan Nomor 1563/2023 serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap hak politik calon yang dicoret dari DCT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, karena fokus utamanya adalah pada analisis normatif dan argumentatif terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU menggunakan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai dasar pencoretan calon, padahal ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebelum keputusan KPU diterbitkan. Hal ini mengakibatkan Keputusan KPU Nomor 1563/2023 menjadi cacat hukum secara formil dan materiil karena bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan prinsip perlindungan hak politik warga negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan pertimbangan hukum yang sah dan sejalan dengan putusan peradilan dalam setiap tindakan administratif penyelenggara pemilu, guna menjaga integritas demokrasi dan menjamin supremasi hukum.

Actions (login required)

View Item