Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Atas Hilangnya Uang Tabungan Nasabah (Studi Tabungan Mudarabah Dan Wadiah Di Kspps Btm Pekalongan)

Aditya, Muhammad Farhan (2025) Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Atas Hilangnya Uang Tabungan Nasabah (Studi Tabungan Mudarabah Dan Wadiah Di Kspps Btm Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221150_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1221150_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1221150_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)

Abstract

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi, memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat, khususnya melalui sistem tabungan Mudarabah dan Wadiah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam implementasi prosedur operasional, sebagaimana terjadi di KSPPS BTM Pekalongan, di mana seorang nasabah mengalami kehilangan dana akibat pengambilan oleh pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum KSPPS BTM Pekalongan terhadap kerugian nasabah serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, dengan analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BTM Pekalongan belum menjalankan prosedur verifikasi identitas nasabah secara optimal, sehingga terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak nasabah. Berdasarkan analisis yuridis, kelalaian tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, yang secara hukum mewajibkan KSPPS BTM untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi oleh lembaga keuangan syariah demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menegakkan nilai-nilai keadilan dalam praktik ekonomi syariah.

Actions (login required)

View Item