Perlindungan Hukum Affiliator Dalam Transaksi Jasa Pemasaran Produk Di Tiktok

Priansyah, Aldi (2025) Perlindungan Hukum Affiliator Dalam Transaksi Jasa Pemasaran Produk Di Tiktok. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221068_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (892kB)
	Text 1221068_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1221068_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)

Abstract

Seiring perkembangan zaman dan teknologi digital, pola pemasaran mengalami pergeseran signifikan dari model konvensional menuju pemasaran berbasis teknologi, termasuk pemasaran afiliasi. Salah satu platform yang menjadi pionir dalam hal ini adalah TikTok melalui fitur TikTok Shop. Namun, sejak terbitnya Permendag No. 31 Tahun 2023 yang melarang media sosial berfungsi ganda sebagai e-commerce, TikTok Shop melakukan migrasi sistem ke Tokopedia dan berganti nama menjadi Shop Tokopedia. Dalam sistem afiliasi ini, kreator konten (affiliator) mempromosikan produk seller melalui tautan yang jika menghasilkan penjualan akan diberikan komisi. Namun, para affiliator di TikTok ditemukan perubahan sepihak terhadap besaran komisi yang seharusnya diterima affiliator. Setelah dilakukan konfirmasi, perubahan komisi affiliator yang tidak sesuai dengan perjanjian awal setelah produk yang dipromosikan berhasil terjual dan tidak adanya pemberitahuan atas perubahan komisi yang diterima affiliator. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum terhadap program afiliasi TikTok yang tidak terwujudkan. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pertimbangan terhadap seller dan affiliator agar lebih berhati-hati dan memilah-milah dalam melakukan kerjasama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, mengandalkan data bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah informasi yang diperoleh dengan wawancara kepada lima affiliator, bahan hukum sekunder berupa undang-undang, kitab undang-undang hukum perdata, jurnal dan penelitian relevan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa belum ada perlindungan hukum yang kuat dan seimbang bagi para affiliator. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan terbagi menjadi dua, yaitu preventif (melalui perjanjian tertulis dan ketentuan KUH Perdata tentang wanprestasi) dan represif (melalui penyelesaian sengketa, seperti arbitrase). Ketidakseimbangan hubungan antara seller dan affiliator yang cenderung merugikan affiliator membuktikan pentingnya regulasi khusus mengenai sistem afiliasi. Akibat dari lemahnya perlindungan ini, affiliator mengalami kerugian ekonomi karena tidak terpenuhinya hak komisi sesuai kesepakatan awal. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan regulasi agar dapat menjamin hak-hak para affiliator secara adil dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item