Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Buah Kapal Migran Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang

Cendani, Lukita Sekar (2025) Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Buah Kapal Migran Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521001_Cover_bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521001_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521001_Lampiran.pdf Download (452kB)

Abstract

Lukita Sekar Cendani, 2025 Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Buah Kapal Migran Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H. Anak Buah Kapal (ABK) migran merupakan kelompok pekerja yang rentan secara hukum, sosial, dan ekonomi. Kabupaten Pemalang dikenal sebagai salah satu daerah pengirim ABK migran terbanyak, khususnya pada sektor perikanan laut lepas. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural di tingkat daerah. Para ABK migran masih sering mengalami pelanggaran hak konstitusional hingga minimnya akses terhadap layanan perlindungan, baik selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke daerah asal. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan bentuk dokumentasi, observasi, dan wawancara pihak terkait. Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, literatur berupa buku, laporan hasil penelitian. Data analisis dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak konstitusional Anak Buah Kapal (ABK) migran di Kabupaten Pemalang, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam kerangka negara kesejahteraan. Keberhasilan perlindungan ABK migran sangat bergantung pada komitmen negara dan pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial. Penelitian menelaah pemenuhan hak konstitusional ABK migran dalam kerangka negara kesejahteraan berdasarkan kebijakan dan kondisi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi protektifnya terhadap ABK migran, yang terlihat dari ketidakseimbangan regulasi, keterbatasan kompetensi ABK, kurangnya fasilitas pelatihan, dan pengawasan yang minim. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perlindungan migran yang berbasis keadilan sosial dengan penguatan peran pemerintah daerah dan pelibatan komunitas migran dalam advokasi kebijakan guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan ABK secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kata Kunci: Anak Buah Kapal, Perlindungan Hukum, Negara Kesejahteraan, Hak Konstitusional.

Actions (login required)

View Item