Pemenuhan Hak Konstitusional Korban Banjir Rob Di Kabupaten Pekalongan

Millah, Ainun Shikhabul (2025) Pemenuhan Hak Konstitusional Korban Banjir Rob Di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518035_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (946kB)
	Text 1518035_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1518035_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)

Abstract

Banjir rob yang terjadi secara berulang di Kabupaten Pekalongan telah menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas tempat tinggal layak, serta hak atas perlindungan sosial merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi oleh pemerintah, serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan serta masyarakat terdampak di wilayah pesisir, seperti Desa Tirto dan Wonokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob masih belum optimal. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya seperti pendataan korban, bantuan logistik, dan pembangunan tanggul sementara. Namun, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas infrastruktur, dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama. Selain itu, warga terdampak mengaku belum mendapatkan akses informasi, hunian layak, dan perlindungan sosial secara memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan komitmen dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya melalui kebijakan yang lebih terarah, pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Actions (login required)

View Item