Penafsiran Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024

Hamidah, Tika Ulfa (2025) Penafsiran Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520108_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (901kB)
	Text 1520108_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1520108_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penafsiran hukum yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas pelanggaran kode etik berat dan perbuatan asusila. Studi ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen putusan, serta literatur terkait. Analisis berfokus pada penafsiran hukum yang digunakan DKPP dalam memutus perkara dimaksud, serta menelaah dampaknya terhadap sistem pengawasan dan penegakan kode etik. Studi ini juga mendalami proses dan pertimbangan DKPP dalam memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP dalam Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 lebih menonjolkan penafsiran sosiologis, dengan memperhatikan norma sosial dan etika di masyarakat. Sanksi pemberhentian tetap dinilai sebagai langkah tegas untuk menjaga marwah lembaga, namun masih terdapat inkonsistensi dan kelemahan dalam pemberian efek jera, terutama karena sanksi administratif yang tidak disertai pemulihan konkret bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan kode etik yang lebih tegas dan konsisten, serta keseimbangan antara pendekatan sosiologis dan formal dalam setiap putusan DKPP demi meningkatkan integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Actions (login required)

View Item