PENGELOLAAN WAKAF MAJELIS PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF REGULASI WAKAF DI INDONESIA

KHOFIFAH, NUR (2025) PENGELOLAAN WAKAF MAJELIS PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF REGULASI WAKAF DI INDONESIA. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 3218019_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 3218019_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 3218019_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)

Abstract

Pengelolaan wakaf yang profesional, legal, dan produktif merupakan kebutuhan mendesak dalam optimalisasi potensi wakaf di Indonesia. Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu lembaga pengelola wakaf memiliki peran penting dalam mengelola aset wakaf, baik berupa tanah maupun wakaf uang. Namun dalam praktiknya, ditemukan sejumlah persoalan seperti belum tuntasnya sertifikasi aset, minimnya inovasi ekonomi berbasis wakaf, dan pengelolaan wakaf uang yang belum sesuai prosedur hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian sistem pengelolaan wakaf di MPW PDM Kabupaten Pekalongan dengan regulasi wakaf nasional. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan tata kelola wakaf oleh organisasi keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus MPW, observasi terhadap sistem pengelolaan, serta dokumentasi terkait aktivitas wakaf. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman, melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan dengan fokus pada pengelolaan wakaf tetap dan wakaf uang di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, MPW PDM Kabupaten Pekalongan telah memenuhi kualifikasi sebagai nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pengelolaan wakaf tetap sudah berjalan cukup baik dan didukung oleh sistem pencatatan digital melalui SIWAK dan pelaporan internal. Namun, pengelolaan wakaf uang masih bersifat edukatif dan belum memenuhi aspek legal formal karena belum dilakukan melalui LKS-PWU dan tanpa ikrar resmi. Dengan demikian, secara kelembagaan MPW sudah layak sebagai pengelola wakaf, namun secara fungsional belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengelolaan wakaf uang

Actions (login required)

View Item