Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim

Nofiana, Iska (2025) Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121032_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (695kB)
	Text 1121032_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text LAMPIRAN fxx.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)

Abstract

Islam mengatur tentang kepindahan harta peninggalan melalui dua cara, yaitu wasiat dan waris. Atas dasar kemaslahatan umat maka legislasi hukum islam di indonesia mengatur alternatif hukum berupa wasiat wajibah yaitu wasiat yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu lewat lembaga peradilan. Berdasarkan alternatif hukum ini, Mahkamah Agung telah membuat Putusan yang memberikan wasiat wajibah dari porsi harta peninggalan kepada ahli waris non Muslim. Sementara itu terdapat putusan pengadilan agama Semarang nomor perkara 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Penelitian ini mempersoalkan: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/ PA. Smg tentang ahli waris non Muslim yang tidak diberi wasiat wajibah?. (2) Bagaimana implikasi penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim?. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, mendasarkan pada data sekunder baik dari bahan primer, bahan sekunder maupun tersies yang dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi. Batasan penelitian ini membahas tentang analisis salah satu produk pengadilan yang berupa Penetapan hakim yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majlis hakim mendasarkan pada hukum Islam dan fakta-fakta di persidangan. Namun, Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum pandangan sebagian ulama fiqih dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan sebagian harta peninggalan sebagai wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Akibat hukum yang terjadi dari adanya perbedaan putusan hakim di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Hal ini, karena hakim memiliki kebebasan untuk berargumen dan berpendapat berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak adanya keharusan mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg sudah memenuhi keabsahan yuridis normatif dan dapat mengikat para pihak, namun memiliki pertimbangan hukum yang kurang lengkap akan tetapi bukan berarti cacat hukum.

Actions (login required)

View Item