Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim

Nofiana, Iska (2025) Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121032_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (695kB)
	Text 1121032_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text LAMPIRAN fxx.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)

Abstract

ABSTRAK Nofiana, Iska. 2025. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Yang Tidak Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Skripsi Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Wasiat Wajibah, Ahli Waris, Non Muslim. Islam mengatur tentang kepindahan harta peninggalan melalui dua cara, yaitu wasiat dan waris. Atas dasar kemaslahatan umat maka legislasi hukum islam di indonesia mengatur alternatif hukum berupa wasiat wajibah yaitu wasiat yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu lewat lembaga peradilan. Berdasarkan alternatif hukum ini, Mahkamah Agung telah membuat Putusan yang memberikan wasiat wajibah dari porsi harta peninggalan kepada ahli waris non Muslim. Sementara itu terdapat putusan pengadilan agama Semarang nomor perkara 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Penelitian ini mempersoalkan: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/ PA. Smg tentang ahli waris non Muslim yang tidak diberi wasiat wajibah?. (2) Bagaimana implikasi penetapan nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg yang tidak mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim?. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, mendasarkan pada data sekunder baik dari bahan primer, bahan sekunder maupun tersies yang dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi. Batasan penelitian ini membahas tentang analisis salah satu produk pengadilan yang berupa Penetapan hakim yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majlis hakim mendasarkan pada hukum Islam dan fakta-fakta di persidangan. Namun, Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum pandangan sebagian ulama fiqih dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan sebagian harta peninggalan sebagai wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Akibat hukum yang terjadi dari adanya perbedaan putusan hakim di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Hal ini, karena hakim memiliki kebebasan untuk berargumen dan berpendapat berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak adanya keharusan mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg sudah memenuhi keabsahan yuridis normatif dan dapat mengikat para pihak, namun memiliki pertimbangan hukum yang kurang lengkap akan tetapi bukan berarti cacat hukum. ABSTRACT Nofiana, Iska. 2025. An analysis of Judges Legal Considerations in Determination Number 190/Pdt.P/2019/Pa.Smg Which Does Not Provide Mandatory Wills to Non-Muslim Heirs. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Thesis Supervisor Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Keywords: Legal Considerations, Mandatory Wills, Heirs, Non-Muslims. Islam regulates the transfer of inheritance through two ways, namely wills and inheritance. On the basis of the benefit of the people, the legislation of Islamic law in Indonesia regulates an alternative law in the form of a mandatory will, namely a will given to certain people and in certain circumstances through a judicial institution. Based on this alternative law, the Supreme Court has made a decision that provides a mandatory will from the portion of the estate to non-Muslim heirs. Meanwhile, there is a decision of the Semarang religious court case number 190/Pdt.P/2019/PA.Smg which does not provide a mandatory will to non-Muslim heirs. This research questions: (1) How is the legal consideration of the judge in the determination number 190/Pdt.P/2019/ PA. Smg about non-Muslim heirs who are not given a mandatory will. (2) What are the implications of determination number 190/Pdt.P/2019/PA.Smg which does not follow the jurisprudence of the Supreme Court regarding the granting of mandatory wills to non-Muslim heirs? This research is a normative juridical type, with a qualitative approach, based on secondary data both from primary materials, secondary materials and tertiary materials collected by the documentation study method. The limitation of this research discusses the analysis of one of the court products in the form of a judge's determination that does not provide mandatory wills to non-Muslim heirs. The results showed that the judges based their decision on Islamic law and the facts of the trial. However, the panel of judges did not include the legal basis for the views of some fiqh scholars and the Supreme Court's jurisprudence that provides part of the inheritance as a mandatory will for non-Muslim heirs. The legal consequences that occur from the differences in judges' decisions in the Supreme Court and the courts of first instance can cause legal uncertainty for the community. This is because judges have the freedom to argue and argue based on legal interpretations that are in accordance with applicable regulations and there is no requirement to follow Supreme Court Jurisprudence. The determination of the Semarang Religious Court Number 190/Pdt.P/2019/PA.Smg has fulfilled normative juridical validity and can bind the parties, but has incomplete legal considerations but does not mean legal defects.

Actions (login required)

View Item