PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PARKIR DI TEPI JALAN

PUDIN, KHAFIF (2025) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PARKIR DI TEPI JALAN. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518078_Bab I dan Bab V.pdf Download (826kB)
	Text 1518078_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1518078_Lampiran.pdf Download (314kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penetapan tarif parkir di tepi jalan. Latar belakang studi didasari oleh potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir yang saat ini masih menghadapi kendala seperti ketidakpatuhan pengguna dan juru parkir, keterbatasan sarana, serta kurangnya konsistensi penegakan hukum. Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dalam penetapan tarif parkir tepi jalan, dan (2) mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhinya berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif dan dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi dalam pengelolaan parkir di tepi jalan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalu wawancara terarah dengan aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, juru parkir, dan pengguna jasa parkir; data sekunder bersumber pada perundang undangan, dokumen resmi, dan literatur. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian naratif, dan triangulasi antar sumber untuk menjamin validitas temuan. Lokasi penelitian mencakup tiga titik strategis area parkir tepi jalan di Kabupaten Pemalang: Jl. Jend. Sudirman, Jl. Gatot Subroto, dan Jl. Ahmad Yani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dan sistem e Parkir telah meningkatkan realisasi retribusi, tetapi masih ditemui praktik pungutan melebihi tarif resmi, karcis tidak diberikan, serta sarana parkir yang belum memadai. Koordinasi antar instansi masih bersifat insidental, kesadaran masyarakat beragam, dan nilai budaya lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya: (1) penguatan landasan hukum operasional melalui Perbup; (2) peningkatan frekuensi operasi gabungan dan monitoring terpadu; (3) optimalisasi sarana parkir serta (4) program edukasi berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membayar tarif resmi

Actions (login required)

View Item