Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Terhadap Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan Yang Mengandung Angka Muḥāqarah Perspektif Maṣlaḥah mursalah

Kamal, Yusron (2025) Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Terhadap Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan Yang Mengandung Angka Muḥāqarah Perspektif Maṣlaḥah mursalah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1118056_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1118056_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1118056_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (569kB)

Abstract

Praktik pemberian mahar yang disesuaikan dengan tanggal akad nikah menjadi tren yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim modern, termasuk di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Praktik ini menghasilkan nominal mahar yang dianggap unik karena mengikuti tanggal pernikahan, seperti mahar Rp.1.104.025,- yang mewakili tanggal akad nikah 11-04-2025. Namun, bentuk nominal tersebut seringkali mengandung pecahan kecil di bagian belakang, seperti angka “25” atau “50”, yang oleh penghulu disebut sebagai angka muḥāqarah. Dalam perspektif sosial keagamaan, angka semacam ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap dapat merendahkan makna simbolik mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap istri dan keseriusan dalam akad pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan penghulu KUA Kecamatan Petarukan terhadap fenomena tersebut serta menganalisisnya melalui pendekatan teori maṣlaḥah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu serta dokumentasi dari arsip pencatatan pernikahan. Analisis dilakukan dengan pendekatan ushul fiqh, terutama pada konsep maṣlaḥah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi tetap diperhitungkan karena mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu tidak melarang secara hukum mahar dengan angka simbolik tersebut, namun mereka menyarankan agar nominalnya dibulatkan agar lebih pantas dan tidak menimbulkan kesan meremehkan. Anjuran tersebut didasarkan pada pertimbangan maslahat yang mencakup maslahat taḥsīniyyah (penyempurnaan etika), bersifat ‘āmmah (umum), mutaghayyirah (fleksibel terhadap konteks), serta termasuk dalam kategori maslahat mursalah (kemaslahatan yang sah menurut syariat). Dengan demikian, pandangan penghulu merupakan bentuk ijtihad sosial yang bersifat edukatif dan responsif terhadap perubahan budaya, serta tetap menjaga nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah dalam institusi pernikahan.

Actions (login required)

View Item