Amalia, Silvi (2025) Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Watukumpul Terhadap Batas Usia Perkawinan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
![]() |
Text
1120024_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
1120024_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text
1120024_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB) |
Abstract
Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Padahal, pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun demikian, praktik pernikahan di bawah umur tetap marak terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, budaya, tingkat pendidikan yang rendah, hingga kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena berdampak pada masa depan anak, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan usia minimal perkawinan, serta apa saja yang menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan di bawah umur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji lebih dalam kaitan antara kesadaran hukum masyarakat dengan keberhasilan penerapan regulasi tersebut di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana aturan hukum mengenai usia perkawinan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pasangan yang menikah di bawah umur, tokoh masyarakat, lebe desa, serta petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watukumpul. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan arsip yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Watukumpul masih beragam. Di Desa Watukumpul, masyarakat menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap aturan batas usia perkawinan, karena didukung oleh akses pendidikan yang memadai dan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Sebaliknya, di Desa Tlagasana, kesadaran hukum relatif rendah, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta kuatnya budaya lokal yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal wajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya bergantung pada upaya sosialisasi hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: |
|
||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kesadaran Hukum, Perkawinan Dini, Batas Usia Perkawinan | ||||||||
Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X4 Fikih, Fiqih, Fiqh, Hukum Islam 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 340 Law (Ilmu Hukum) > 346.01 Domestic Relations, Family Law, Marriage/Hukum Keluarga, Hukum Pernikahan |
||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi Hukum Keluarga Islam | ||||||||
Depositing User: | UIN Gus Dur Fasya | ||||||||
Date Deposited: | 21 Jul 2025 06:31 | ||||||||
Last Modified: | 21 Jul 2025 06:31 | ||||||||
URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/15290 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |