Pengawasan Kampanye Kolom Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Febrianti, Iin (2025) Pengawasan Kampanye Kolom Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520048_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (942kB)
	Text 1520048_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1520048_LAMIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)

Abstract

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah melahirkan kolom kosong sebagai alternatif pilihan politik yang sah dan konstitusional. Namun, mekanisme kampanye kolom kosong belum diatur secara eksplisit dalam regulasi kepemiluan, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dalam aspek pengawasan, seperti ketidakjelasan subjek hukum, batasan materi kampanye, hingga mekanisme penegakan hukum. Dalam praktiknya, Bawaslu menerapkan prinsip mutatis mutandis untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi pendekatan ini menimbulkan ambiguitas dalam hal kepastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang tidak seragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan kampanye kolom kosong ditinjau dari perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus Pilkada Makassar 2018. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan dokumen resmi. Teknik analisis dilakukan secara preskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kampanye kolom kosong berperan penting dalam menjaga keadilan elektoral dan memperluas ruang partisipasi publik, sebagaimana tercermin dalam Pilkada Makassar 2018 ketika kolom kosong mengalahkan calon tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa kolom kosong merupakan saluran sah aspirasi politik masyarakat. Namun, dari sisi kepastian hukum, masih terdapat kekosongan norma dan ambiguitas interpretasi yang menyulitkan pengawasan dilakukan secara konsisten dan adil. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan tegas agar pengawasan terhadap kampanye kolom kosong dapat berjalan secara efektif dan proporsional.

Actions (login required)

View Item