Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Impor

Evelyna, Riska Marella (2025) Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Impor. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221125_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1221125_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1221125_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)

Abstract

Produk makanan dan minuman impor yang masuk ke Indonesia wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang membutuhkan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas sertifikat halal dari luar negeri dan prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem perlindungan konsumen Muslim serta memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang jaminan produk halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pelaksana, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumen terkait lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal dari luar negeri tidak otomatis diakui di Indonesia. Pengakuannya hanya dapat dilakukan jika lembaga halal luar negeri tersebut telah menjalin kerja sama saling pengakuan dengan BPJPH. Meskipun begitu, pelaku usaha tetap diwajibkan melakukan proses registrasi sertifikat halal ke BPJPH untuk mendapatkan Nomor ID Registrasi dan mencantumkan label halal nasional pada produk sebelum dapat diedarkan secara legal. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Meskipun sebagian besar produk impor telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, namun adapula produk yang beredar tanpa melalui proses registrasi halal resmi dari BPJPH dan melanggar beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP), yang di antaranya mengindikasikan adanya ketidaktransparanan dari pelaku usaha dalam memberikan informasi selama proses sertifikasi."

Actions (login required)

View Item