Mekanisme Pembentukan Mahkamah Partai Politik Yang Demokratis (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)

Arwani, Arwani (2025) Mekanisme Pembentukan Mahkamah Partai Politik Yang Demokratis (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518090_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 1518090_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1518090_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi permasalahan dimana konflik internal dalam partai politik Indonesia diselesaikan melalui sistem pengadilan partai. Namun, kewenangan pengadilan partai terbatas pada masalah yang terkait dengan manajemen partai. Jika perselisihan melampaui ranah ini, partai dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi seperti Pengadilan Negeri dan pada akhirnya Mahkamah Agung. Proses dual-track ini menunjukkan pengaruh yang relatif terbatas dari pengadilan partai dalam menangani perselisihan dalam partai politik. Secara praktis, penggunaan pengadilan partai untuk menyelesaikan konflik dalam partai politik seringkali berfungsi lebih sebagai persyaratan prosedural daripada mencapai penyelesaian substansial. Prosedur yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan ambiguitas hukum, terutama bagi anggota partai yang menjabat di legislatif secara bersamaan. Dengan menggunakan metodologi penelitian normatif yuridis studi ini mengkaji peran mahkamah partai dalam kerangka hukum Indonesia dan mendorong restrukturisasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam partai politik. Secara khusus, studi ini mengusulkan peningkatan status pengadilan partai menjadi entitas yudisial independen dalam sistem pengadilan yang lebih luas. Reorganisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa dan memberikan kejelasan hukum yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Skripsi ini menganalisis kelemahan dalam pembentukan dan fungsi mahkamah partai, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta merekomendasikan reformasi untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih demokratis dan efektif.

Actions (login required)

View Item