Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Qabla Ad-Dukhul Di Indonesia Dan Brunei Darussalam

Nailul Ula, Ula (2025) Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Qabla Ad-Dukhul Di Indonesia Dan Brunei Darussalam. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121017_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121017_FullText.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1121017_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)

Abstract

Nailul Ula, NIM. 1121017, 2025, “Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Qabla ad-Dukhul di Indonesia dan Brunei Darussalam”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. Perceraian qabla ad-dukhul merupakan perceraian yang terjadi ketika suami istri tersebut belum melakukan hubungan badan selama pernikahannya. Dimana salah satu akibat dari perceraian tersebut adalah timbulnya masa iddah, atau yang disebut dengan iddah qabla ad-dukhul. Namun, di dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa perceraian qabla ad-dukhul tidak mewajibkan iddah bagi perempuan yang bercerai dalam kondisi tersebut, hal ini juga selaras dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia, hanya saja dalam aturan perundang-undangan Brunei Darussalam mengatur yang sebaliknya, yakni tetap menetapkan masa iddah bagi wanita yang bercerai dalam kondisi qabla ad-dukhul. Dengan demikian, maka akan timbul akibat atau dampak hukum yang berbeda dari masing-masing aturan hukum yang ditetapkan, dalam hal ini khususnya mengenai perolehan hak-hak setelah perceraian qabla ad-dukhul itu terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari perbedaan aturan serta dampak atau akibat hukum dari adanya aturan masa iddah di masing-masing negara, yakni mengenai hak yang diperoleh perempuan ketika dirinya bercerai dalam kondisi qabla ad-dukhul di Indonesia dan Brunei Darussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dari perbedaan penetapan aturan di Indonesia dan Brunei Darussalam adalah karena adanya perbedaan dari pembentukan sistem hukum di masing-masing negara. Serta, dari perbedaan aturan yang ditetapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam mengenai hak perempuan pasca perceraian qabla ad-dukhul, terlihat bahwa di Brunei Darussalam lebih mensejahterakan perempuan, karena di Indonesia perempuan yang bercerai qabla ad-dukhul hanya berhak atas separuh mahar, walaupun dalam situasi tertentu pengajuan mut’ah tetap bisa dilaksanakan. Sementara itu, Brunei Darussalam menetapkan bahwa wanita yang bercerai dalam kondisi qabla ad-dukhul pun tetap berhak atas mahar, mut’ah, bahkan nafkah.

Actions (login required)

View Item