Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

NABILA, KHARISA (2025) Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1119127_COVER_BAB 1 DAN BAB 5_DP.pdf Download (1MB)
	Text 1119127_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1119127_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perceraian di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak isteri (nafkah iddah dan mut’ah) serta hak anak (nafkah dan pengasuhan). Meskipun Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak isteri dan anak pasca perceraian, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan literasi dan pendampingan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bercerai di Kecamatan Tirto, sedangkan data sekunder berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan indikator kesadaran hukum merujuk pada pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak pasca perceraian masih sangat terbatas; sikap hukum cenderung pasif; dan perilaku hukum lebih banyak dipengaruhi faktor ekonomi dan budaya lokal daripada kepatuhan pada aturan hukum. Pemberian nafkah sering bersifat sporadis, tanpa nominal tetap maupun keteraturan, serta kerap dimaknai hanya sebagai “uang jajan”. Faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum meliputi pendidikan, kondisi ekonomi, budaya lokal, minimnya akses informasi hukum, serta kurangnya sosialisasi dari lembaga resmi. Kata Kunci: Kesadaran hukum, Nafkah iddah, Nafkah anak, Perceraian, Pengadilan Agama.

Actions (login required)

View Item